Belakangan isu kriminalisasi pembeli seks ramai dibicarakan dikalangan penggiat isu HIV-AIDS. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) adalah LSM yang pertama kali mencetuskan ide ini secara luas. “Sikap resmi” ini disuarakan oleh PKBI pada peringatan Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2013 di Bundara HI. Banyak pihak yang menolak ide ini, KPAN dalam pernyataan resminya[1] juga menolak wacana yang berkembang ini, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga tampaknya tidak sejalan dengan ide ini, beliau mengatakan bahwa pada tahap ini kita coba dulu dengan motivasi, dengan mendorong penggunaan kondom. Kalau memang bisa dihukum, dengan agama itu mungkin bisa. Kalau kita dari sisi kesehatan, setiap orang dibantu untuk sehat[2].

Saya tidak ingin membahas apakah wacana kriminalisasi pembeli seks ini akan berdampak signifikan terhadap penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, tapi saya ingin melihatnya dari sisi lain, dari sisi negara yang menjadi acuannya. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa program HIV-AIDS di Indonesia yang telah berjalan hampir belasan tahun di Indonesia tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kasus HIV-AIDS. Karenanya kemudian muncullah keinginan untuk mengangkat wacana baru dalam gerakan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, “PKBI” kemudian mengusulkan wacana kriminalisasi laki-laki yang membeli seks. Menurut mereka, pelanggan inilah yang memiliki peran besar terhadap penyebaran virus HIV, dan menyebabkan semakin tingginya kasus HIV di ibu rumah tangga. Karenanya, harus di hukum.