Kriminalisasi Pembeli Seks; Belum Saatnya

Belakangan isu kriminalisasi pembeli seks ramai dibicarakan dikalangan penggiat isu HIV-AIDS. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) adalah LSM yang pertama kali mencetuskan ide ini secara luas. “Sikap resmi” ini disuarakan oleh PKBI pada peringatan Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2013 di Bundara HI. Banyak pihak yang menolak ide ini, KPAN dalam pernyataan resminya[1] juga menolak wacana yang berkembang ini, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga tampaknya tidak sejalan dengan ide ini, beliau mengatakan bahwa pada tahap ini kita coba dulu dengan motivasi, dengan mendorong penggunaan kondom. Kalau memang bisa dihukum, dengan agama itu mungkin bisa. Kalau kita dari sisi kesehatan, setiap orang dibantu untuk sehat[2].

Saya tidak ingin membahas apakah wacana kriminalisasi pembeli seks ini akan berdampak signifikan terhadap penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, tapi saya ingin melihatnya dari sisi lain, dari sisi negara yang menjadi acuannya. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa program HIV-AIDS di Indonesia yang telah berjalan hampir belasan tahun di Indonesia tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kasus HIV-AIDS. Karenanya kemudian muncullah keinginan untuk mengangkat wacana baru dalam gerakan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, “PKBI” kemudian mengusulkan wacana kriminalisasi laki-laki yang membeli seks. Menurut mereka, pelanggan inilah yang memiliki peran besar terhadap penyebaran virus HIV, dan menyebabkan semakin tingginya kasus HIV di ibu rumah tangga. Karenanya, harus di hukum.

Saya memang pernah menjadi bagian dalam diskusi kriminalisasi pembeli seks tersebut di PKBI, sekedar informasi, saya pernah menjabat sebagai Project Manager untuk Program HIV-AIDS dukungan Global Fund Ronde 8 pada November 2010-April 2012. Pada saat itu, konsep kriminalisasi pembeli seks masih sebatas wacana, belum menjadi “sikap resmi” lembaga. Sebagai wacana, tentu hal tersebut menarik dibicarakan, dikala program penanggulangan HIV-AIDS terkesan stagnan terhadap ide baru. Namun, saya tidak menduga “gerakan” tersebut berkembang pesat seperti sekarang ini.

Teman-teman PKBI selalu mengacu pada negara-negara scandinavia (Norwegia, Swedia dan Denmark) yang berhasil menerapkan aturan kriminalisasi terhadap pembeli seks. “Evidence based”-nya selalu mengacu pada negara-negara ini, meski sebenarnya Swedia-lah yang pertama kali menerapkan aturan ini secara resmi pada tahun 1999[3].

Fakta ini menarik, sejauh yang saya baca, Swedia tidak memasukkan aturan kriminalisasi pembeli seks sebagai bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS[4] di negaranya.

Pertanyaannya kemudian adalah, lalu negara mana yang dijadikan teman-teman PKBI sebagai acuan dalam wacana kriminalisasi pembeli seks ini?

 

Cerita Dari Swedia

Setelah melalui penelitian dan studi yang sangat panjang, pada tahun 1999, Swedia menetapkan aturan kriminalisasi terhadap pembeli seks dan melegalkan penjualan seks (prostitusi). Swedia beranggapan bahwa pekerja seks adalah korban dari industri prostitusi. Aturan ini diadopsi secara penuh oleh Norwegia dan Islandia, dan sebagian di adopsi juga oleh Korea, Finlandia, Israel dan Inggris[5]. Penerapan aturan ini bukan berangkat dari ide untuk menanggulangi HIV-AIDS di Swedia, tapi justru untuk menurunkan angka kekerasan dan trafficking  terhadap perempuan dan anak.

Swedia adalah negara dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta orang[6], sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta berdasarkan data BPS pada tahun 2010[7]. Swedia juga negara kaya (rangking 14 negara dengan pendapatan perkapita). Ann Jordan, dalam issue papernya pada April 2012, mengatakan bahwa Swedia memiliki kondisi pendukung yang tepat, It has very few sex workers and little evidence of trafficking. The experiment is taking place in a small, fairly homogeneous country with a strong sense of a national identity where such experiments might be able to work.” Sebuah kondisi ideal yang saat ini belum bisa dicapai oleh negara tercinta kita, Indonesia.

Swedia juga memiliki sejarah panjang mengenai keseimbangan relasi gender. Hampir 52% pimpinan di kota, dewan daerah dan pemerintah pusat di kuasai perempuan. Hampir setengah (45%) dari seluruh anggota parlemen Swedia dan 46% menterinya adalah Perempuan[8]. Bandingkan dengan negara kita,  keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional dan provinsi baru menyentuh angka 17.7%.[9]

Laporan dari telegraph.co.uk menyebutkan bahwa angka pekerja seks menurun hingga 80% sejak aturan tersebut di terapkan. Sebelum tahun 1999, disebutkan ada sekitar 2.500 pekerja seks yang bertebaran di Kota Stockholm, sementara saat ini hanya ada sekitar 150 orang saja[10]. Sementara Indonesia memiliki kurang lebih 214.054 Wanita Pekerja Seks[11].

Meski terlihat sebagai sebuah kesuksesan besar, banyak juga berbagai pihak yang mengkritik laporan resmi pemerintah terhadap penerapan aturan kriminalisasi pembeli seks tersebut. Ann Jordan dalam laporannya bahkan menulis bahwa pemerintah dalam laporan resminya tidak menyebutkan penyebab pasti adanya penurunan jumlah pembeli seks, pekerja seks dan korban trafficking. Apakah benar karena penerapan aturan tersebut? Lengkapnya Ann Jordan menulis, “The government later released an English translation of important sections of the report revealing that, although street-based prostitution has decreased, the government does not know what caused the drop. It does not know either whether the law caused any reduction in the number of sex buyers, sex workers, trafficking victims or migrant sex workers.”[12]

Senada dengan laporan Ann Jordan tersebut, Susanne Dodillet and Petra Östergren para peneliti yang melakukan studi terhadap penerapan aturan tersebut dalam laporannya yang berjudul The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects menyebutkan, “Having said this, there is still a general consensus that street prostitution declined by about half after the introduction of the Sex Purchase Act. The question is whether or not this decline was a direct result of the Act or not.”[13]

Bagi pekerja seks yang ingin keluar dari dunia prostitusi, pemerintah Swedia memiliki layanan yang cukup baik. Para pekerja seks diberikan layanan konsultasi kesehatan, konsultasi psikologis (untuk menghilangkan trauma) dan layanan sosial lainnya. Mantan pekerja seks benar-benar disiapkan untuk dapat kembali ke masyarakat secara baik. Hal yang hampir mustahil terjadi di Indonesia. Namun, disisi lain, ternyata penerapan layanan sosial ini berbeda antara kota yang satu dengan kota lainnya di Swedia. Terkait dengan bantuan sosial, lembaga-lembaga pelayanan sosial memiliki pelayanan khusus untuk orang-orang yang terlibat dalam prostitusi di tiga kota besar: Unit Prostitusi di Stockholm, Kelompok Prostitusi di Gothenburg dan Pusat Informasi Prostitusi di Malmö. Karena tidak ada pedoman yang disediakan untuk mengatur kegiatan ini, maupun dana publik yang dialokasikan, hal ini telah menghasilkan pendekatan yang berbeda. Di Stockholm, misalnya, fokusnya adalah untuk membuat orang berhenti menjual seks dengan bantuan terapi, sedangkan di Malmö itu termasuk perspektif pengurangan dampak buruk [14].

Belum Saatnya

Meski terjadi penurunan jumlah jumlah pembeli seks, pekerja seks dan korban trafficking, namun terjadi peningkatan jumlah pembeli seks, pekerja seks dan korban trafficking di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Swedia. Angka prostitusi yang tersembunyi juga diperkirakan meningkat. Karena prostitusi di legalkan, maka pekerja seks dijamin hak-haknya oleh pemerintah. Mendapat layanan kesehatan dan sosial lainnya dengan baik. Sementara di Indonesia, waria saja masih mendapat sorotan jika datang ke layanan kesehatan. Iya, jalan kita masih panjang.

Dari segi apapun, kondisi Indonesia dan Swedia tidak bisa disamakan, tidak aplle to apple. Menerapkan aturan kriminalisasi pembeli seks tanpa analisa dan studi panjang terhadap dampak masalah sosialnya terkesan agak memaksakan. Di sisi lain, strategi untuk mengatasi prostitusi harusnya dibedakan dengan strategi untuk menanggulangi HIV-AIDS. Meski pada kenyataannya memang ada keterkaitannya. Tapi, bukankah dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba juga bukan ditujukan untuk program HIV-AIDS?

Dari beberapa referensi yang saya jadikan acuan, Swedia pun tidak menerapkan Kriminalisasi Pembeli Seks sebagai bagian dari strategi nasional dalam penanggulangan HIV-AIDS. Jika Swedia – negara yang pertama kali menerapkan aturan kriminalisasi pembeli seks – saja tidak menerapkannya dalam strategi penanggulangan HIV-AIDS, lalu kenapa “PKBI” seakan memaksa wacana ini untuk diterapkan dalam strategi penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia?

Jika memang wacana ini bisa membawa dampak signifikan terhadap penurunan kasus HIV-AIDS, lalu mana evidence based-nya? Negara mana yang dijadikan acuan?

Kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, relasi gender dan hal lainnya sangat berbeda jauh. Jauh, layaknya langit dan bumi. Tapi bukan tidak mungkin kan? Oh iya jelas, tidak ada yang tidak mungkin.

Sebagai sebuah wacana diskusi, tentu ide kriminalisasi pembeli seks ini menarik. Sebagai sebuah pemikiran, tidak selayaknya juga dikekang dan dibatasi, namun sebaiknya juga diperlakukan sebagaimana mustinya sebuah wacana, yaitu dibahas dalam forum resmi seperti seminar, workshop atau diskusi terbatas agar menghasilkan pemikiran yang komprehensif.

Indonesia melalui KPAN sudah memiliki strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS dengan melibatkan peran dan tanggung jawab laki-laki dalam menahan laju epidemic HIV & AIDS. Sudah selayaknya, sebagai bagian dari negara Indonesia, PKBI juga wajib ikut serta mendukungnya. Karena, strategi tersebut sebenarnya juga sejalan dengan strategi PKBI dalam menjalankan program HIV-AIDSnya. Di sisi lain, wacana kriminalisasi tersebut juga harus terus dibuka, dalam sebuah koridor diskusi yang terstruktur dan resmi, bukan dengan “memaksakan” ide kepada publik. Sekedar untuk menghilangkan kesan bahwa wacana tersebut terlalu prematur.

A Rahmat Hidayat

Project Manager Program HIV-AIDS PKBI

Dukungan Dana Global Fund Ronde 8

November 2010-April 2012

 Bahan Bacaan

¾     http://health.detik.com/read/2012/12/04/150447/2109091/763/pembeli-seks-dikriminalkan-menkes-yang-penting-jaga-kesehatan

¾     Sweden’s Prostitution Solution: Why Hasn’t Anyone Tried This Before? http://justicewomen.com/cj_sweden.html

¾     http://www.smi.se/upload/Publikationer/hivsexprev/Engelska/HIVAIDS_in_sweden.pdf

¾     Criminalize Only the Buying of Sex, Max Waltman, 2012, http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/04/19/is-legalized-prostitution-safer/criminalize-buying-not-selling-sex

¾     The Swedish Law To Criminalize Clients: A Failed Experiment In Social Engineering, Ann Jordan, 2012

¾     http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Equality/Facts/Gender-equality-in-Sweden/

¾     http://menegpp.go.id/V2/index.php/datadaninformasi/politik-hukum-a-pengambilan-keputusan?download=27%3Aketerwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif

¾     http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/2254164/Swedens-radical-reform-of-the-law-on-prostitution.html

¾     Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV 2009, Kemkes RI

¾     The Swedish Law To Criminalize Clients: A Failed Experiment In Social Engineering, Ann Jordan, 2012

¾     The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects, Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011

¾     http://justicewomen.com/cj_sweden.html

¾     http://www.bayswan.org/swed/swed_index.html

[1] Pernyataan Resmi KPAN Mengenai Isu Kriminalisasi Laki-laki Pembeli Seks http://www.youtube.com/watch?v=LW0-Lr4H0nM

[3] Sweden’s Prostitution Solution: Why Hasn’t Anyone Tried This Before? http://justicewomen.com/cj_sweden.html

[6] The Swedish Law To Criminalize Clients: A Failed Experiment In Social Engineering, Ann Jordan, 2012

[11] Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV 2009, Kemkes RI

[12] The Swedish Law To Criminalize Clients: A Failed Experiment In Social Engineering, Ann Jordan, 2012

[13] The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects, Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011

[14] ibid

Leave a comment



Copyright 2019 hidayatrahmat.id © All Rights Reserved